Ketika RUU Pornografi dan Pornoaksi digulirkan banyak sekali pro dan kontra mengiringi, sebagai bentuk demokrasi Indonesia, bahwa perbedaan pendapat hendaknya dihargai dan dijadikan motivasi untuk mencari solusi terbaik, terpenting semua ditujukan untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum. Sudah menjadi kebiasaan, semua pihak memberikan statement sesuai dengan latar belakang, visi dan misi mereka. Dari para legislatif yang duduk dalam Dewan (DPR) hingga para pesohor, aktivis perempuan, tokoh ulama, para pekerja seni atau seniman yang notabene sebagai subyek pencetus embrio RUU tersebut juga tidak mau ketinggalan. Semua memiliki pendapat sendiri –sendiri, bagi yang pro atau setuju dengan RUU ini mengharapkan RUU ini segera disyahkan, tentu dengan landasan menjaga moral dan mental generasi penerus bangsa.

Ketakutan dengan adanya bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi agaknya tidak terlalu berlebihan, apalagi jika dibiarkan & ditumbuhsuburkan bisa merusak perkembangan jiwa generasi muda. Jika kita lihat banyaknya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, kejahatan, dan bentuk tindakan kriminal lainnya juga disebabkan karena efek negatif tayangan televisi, tampilan majalah, tabloid, surat kabar, karya fotografi, karya seni, novel erotis dsb-nya yang bersifat tidak mendidik (uneducated). Disamping itu ketakutan pula para orang tua akan perkembangan generasi muda, bukannya generasi beriman dan bertakwa yang ada tapi generasi penuh dengan kebejatan.

Di lain pihak, kubu yang berbeda dan berseberangan mengaku, bahwa RUU ini akan membikin para pekerja seni (seniman) berada dalam keresahan karena aktivitasnya mencari sesuap nasi menjadi pekerjaan yang begitu membahayakan / sumber malapetaka, dengan cap pornografi dan pornoaksi melekat pada diri mereka. Penyanyi jadi takut dengan suaranya, penari takut dengan goyangannya, fotografer takut dengan bidikan kameranya, kurator ragu-ragu dengan hasil ciptaannya, peragawati takut menampilkan rancangan busananya. Keraguan (doubtfulness), ketakutan (afraidness) membuat para creator (baca; pelaku) menjadi mandeg dan tidak optimal dalam menggarap pekerjaannya.

Sebenarnya kalau ditilik kembali RUU Pornografi dan Pornoaksi adalah bagus, memberikan satu wacana baru seiring dengan perkembangan zaman sehingga muncul fenomena-fenomena baru. Pada hakikatnya pembuatan UU bertujuan agar supaya perilaku manusia dalam bermasyarakat tidak keblabasan atau keluar dari rel agama, rel norma susila, norma kesopanan, dan tidak melanggar kepentingan umum. Ini sebagai bentuk sifat fleksibilitas dan inovatif dalam menjawab permasalahan yang ada. Pada intinya Rancangan Undang Undang ini memang diterima dengan baik namun kembali lagi dengan makna implikasinya serta visi dan misinya apakah sudah sesuai dan target audience-nya. Dan yang membuat ‘resah’ sebenarnya adalah akibat ketidakabsahan, terombang-ambing, tidak menentunya sistem. Lemahnya sistem (law enforcement) membuat pengadilan gampang menjatuhkan status seseorang menjadi tersangka . Selain itu lemahnya sistem juga membuat banyak kasus tidak terbuka bahkan teselesaikan secara hukum, semua mandeg di meja pengadilan apalagi diramaikan dengan para mafia pengadilan. Kalau RUU ini DPR ingin mendapatkan sorotan tajam, publikasi serba gratis dan laris manis dari media massa, menunjukkan bahwa mereka (baca: DPR) “sedang ingin bekerja” dan “sedang tidak tidur” karena dengan digulirkannya wacana ini DPR kini terlihat sibuk.

DPR sebagai lembaga tinggi negara bertugas membuat Undang-Undang sebagai wujud prestasi dari kinerja yang bagus. Menelorkan berbagai UU dan efektif mampu berimplikasi dalam kebijakan public, meski pada tahap uji coba amandemen dan ratifikasi obral dilakukan. Menyadari bahwa DPR sebuah lembaga yang sejatinya digawangi oleh anggota yang independen, transparan dan memegang teguh kejujuran, bijaksana, pengayom dan pekerja keras, maka bukan hal yang sulit memilah sebuah RUU memang perlu atau tidak dibuat / diluncurkan, ditinjau dari fungsinya. Disamping itu, kejelasan (clearness) apa, bagaimana dan siapa yang dituju untuk UU tersebut sehingga pokok-pokok dasar sudah terjawab.

Meski RUU Pornografi dan Pornoaksi sedang digodog dengan melibatkan para pihak yang terkait, diharapkan DPR berhasil menerjemahkan case ini dalam pasal-pasal dan butir-butir ayat sebagai penjelasannya, sehingga akan didapat definisi, batas-batas obyek pengkajian (baca: Pornografi dan Pornoaksi) terumuskan dalam Kitab Undang Hukum (KUH) sistematis dan efektif. Dan sesudahnya tinggal melalui proses apa yang dinamakan percobaan (trial). Apabila sukses dalam proper test (uji coba pelaksanaanya) , maka UU ini akan ditetapkan. Berkaitan dengan batas uji coba sepertinya masih terlalu dini dibicarakan, tapi “tanpa batas uji, berarti UU selalu mengalami perubahan ratifikasi, amandemen bersifat irresistable atau amoeba.

RUU Pornografi dan Pornoaksi saat ini memang menyedot perhatian public dan menjadi buah bibir bagi semua kalangan, adabaiknya dihargai sebagai bentuk aplikasi mikro dari negara demokrasi. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa jangan sampai produk UU yang dibuat DPR bersifat minim aplikasi saja. Jangan sampai UU baru hanya menambah list jajaran UU yang sudah ada. Diharapkan dengan perkembangan cognitive, psikomotor, rasa (sense of human) yang tinggi dari para legislatif, dan kesadaran semua pihak, UU yang ditetapkan benar-benar bersifat menyeluruh tanpa pandang bulu, dilaksanakan sebenar-benarnya.Yang perlu ditambahkan adalah UU yang ada, hendaknya mengikat semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sanksi yang tegas, sistematis, efektif, transparan, tanpa pandang bulu akan menghindari terjadinya tebang pilih dalam pemberantasan pelanggaran hukum. Bagi masyarakat kesadaran tidak main hakim sendiri, bersikap spontanitas mematok palu benar / salah akan membuat kondisi negara lebih kondusif dalam payung hukum.

Pro dan kontra seputar RUU ini tidak akan menutup / blur permasalahan “nyata lainnya” yang saat ini dihadapi masyarakat kita yang tidak henti-hentinya didera dengan wabah penyakit menular / flu burung, gizi buruk, busung lapar, polio, demam berdarah, bencana alam, sutet dan sebagainya. Karena lagi-lagi yang dikorbankan adalah generasi mendatang, mencakup anak-anak, remaja- generasi penerus bangsa. Sebagai salah satu cara mengatasi segala permasalahan yang bermutasi setiap hari, hanyalah bekal pendidikan sejak dini akan rasa, moral/ agama, pengetahuan alam, dan teknologi. Disini peran serta orang tua sebagai pemberi tauladan bagi putra-putrinya.

Sehingga secara psikologi generasi mudalah yang terus dilindungi, diarahkan dan dikhawatirkan agar tidak terjerumus dalam narkoba (drugs), sex bebas, dsb. Salah satu faktor pencetus RUU Pornogarfi dan Pornoaksi didasarkan pada pemikiran ini. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali sebenarnya apakah kaitan RUU Pornografi dan Pornoaksi dengan Remaja ditinjau dari sisi Psikologi.

Remaja merupakan masa peralihan (usia berkisar 13 –18 tahun), dimana disebut sebagai anak-anak sudah tidak mungkin, disebut dewasa masih belum bisa. Masa Remaja adalah masa bagi seorang anak mencoba mengidentifikasikan dirinya dengan cara; melakukan yang dilakukan orang, meniru apa yang dilakukan pujaannya. Terkadang ingin pamer, menarik perhatian dari orang sekitar juga ditempuh, dan ini menjadi stigma dari seorang remaja. Boleh dikatakan, masa remaja bahkan masa kanak-kanak menentukan perkembangan psikologi serta daya fikir seseorang yang nantinya berdampak pada kehidupan di masa mendatang. Sehingga orang tualah actor penting dari pembentukan jiwa anak.

Memberikan kesempatan kepada remaja untuk berkreasi, memberikan kepercayaan dan kebebasan yang bertanggung jawab serta memberikan wadah penyaluran bakat mereka adalah berbagai contoh tindakan orangtua sebagai motivator & supporter sejati bagi buah hatinya. Tidak ada standar mutlak perilaku bagaimana yang harus diambil orang tua untuk menghadapi anak-anak di masa peralihan ini. Namun pendidikan informal / formal, kasih sayang, memberikan teladan, sportivitas adalah hal kecil (minute) namun berimplikasi luas. Pendidikan dari rumah (baca: sejak dini) adalah modal utama cerminan perilaku nilai moral (moral value) para remaja. Jika orangtua sejak dini telah menanamkan pemahaman tentang agama (tidak dogmatis), maka anak tidak perlu diperingatkan terus - menerus tentang hal yang baik atau buruk. Pendidikan sejak dini sudah mendarah daging & tidak hanya bersifat hafalan saja. Sensitivitas, selektifitas sudah ada dalam urat syaraf, sehingga penentuan opsi terbaik begitu mudah diambil. Karena pemahaman baik / buruk, benar / salah; lebih utama karena dimaknai secara mendalam (bukan secara harfiah saja), dibanding pembelajaran dogmatis bahwa tindakan ini kategori baik/ benar - tindakan itu kategori salah/ buruk.

Selain peran orangtua, perkembangan psikologi anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya (cara pergaulannya) sehingga dengan siapa, bagaimana, dimana, sangat menentukan perilaku anak. Adalah hal utama membuatkan frame apa yang baik untuk pergaulan anak. Anak yang bergaul ditempat yang baik maka perilakunya baik. Sebaliknya anak bergaul dengan teman yang kurang baik, seperti merokok, tawuran, akan mudah terpengaruh melakukan tindakan kejahatan / kriminal. Memberikan pengertian dan teladan akan hak dan kewajiban, melatih anak bersikap mandiri.

Jika flashback peristiwa lalu, sebenarnya masalah kenakalan remaja mulai menjadi sorotan sejak dibentuknya suatu pengadilan untuk anak-anak nakal-juvenille court di tahun 1899 di Cook Country, Illinious, Amerika Serika. Pada waktu itu peradilan ini berfungsi sebagai parentis yang memberikan keputusan terkait keputusan permasalahan kepentingan anak dan masyarakat. Maka kenakalan anak dibawah umur 13 tahun adalah hal yang wajar dalam pandangan umum, sedangkan kenakalan anak diatas 18 tahun sudah dianggap sebagai bentuk kejahatan. Bahkan kejahatan kini dilakukan seorang anak, remaja terhadap orang sekitarnya. Ini semua karena anak –anak rutin dicekoki dengan tayangan-tayangan tidak mendidik. Waktu luang-pun dimanfatkan untuk melakukan hobi tidak berguna ini, seperti kebebasan bergaul, tertarik ajang coba-coba seperti merokok, minuman keras, menghisap opium/ shabu-shabu hingga mengarah pada sex bebas.

Banyak kasus yang terjadi sekarang, anak umur 6 tahun melakukan kejahatan pidana/ perdata. Pertanyaannya bagaimana peran pendidikan, peran orang tua, peran pemerintah, peran hukum dalam menjawab problem ini? Untuk permasalahan ini satu kuncinya adalah cinta dan kasih seperti yang dikatakan Errich Fromm “Love is the answer of human problem / human existence. Dimana cinta sebagai jawaban dari semua persoalan hidup, cinta bersifat universal / menyeluruh.

Namun, soal cinta terkadang salah diartikan bahwa cinta selalu dimaknai sebagai perilaku seksual; salah satunya dengan pendekatan pacaran. Sungguh mencengangkan gaya pacaran anak sekarang. Penyaluran kebutuhan biologis tidak terbendung lagi, akibatnya kasus MBA, kasus abosi semakin merebak. Bergesernya definisi taboo menjadi hal biasa atau trend mulai menggema di seluruh penjuru daerah. Juga mind sight bergesar penting tidaknya arti virginitas mulai menjadi trend (“virgin gak gaul” ). Ditambah lagi dengan kencangnya media menawarkan tontonan / bacaan bersifat vulgar, erotis/ porno. Adopsi budaya kebebasan mengikis budaya timur yang penuh tata krama/ aturan.

Fenomena yang ada disadari atau tidak mengahantarkan apa yang dinamakan era yang meng-global. Protective apa yang seharusnya dilakukan lembaga executif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, orang tua, tokoh agama, masyarakat, generasi muda adalah membangun dan mempertahankan benteng keimanan dan ketakwaan. Kesabaran, istiqomah memberikan pemahaman, pengertian kepada remaja serta memberikan sanksi positif yang tegas atas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anak sebagai alat evaluasi/ intropeksi diri (baca; anak dan orangtua). Sanksi tersebut bisa berupa teguran, peringatan agar anak jera mengulang perbuatan itu, dan tidak bermaksud menakut-nakuti tapi memberikan tauladan (hikmah).

Pola asuh anak sejak kecil memang berpengaruh pada perkembangan jiwa & cara berfikir anak. Pada proses peralihan / pencarian jati diri dalam interaksi sosial (bergaul antar teman sebaya) menjadikan remaja sebagai bagian dari manusia. Komunikasi efektif menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan proses ini. Komunikasi bisa dipelajari melalui inti pendidikan yaitu pengenalan santun, dalam package moral and norma. Sehingga media pendidikan efektif adalah komunikasi dalam rasa, fikir, moral & agama. Jikalau cara yang dipih adalah menetapkan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, hendaknya kita review terlebih dahulu semua aspek yang ada, pendidikan, pola asuh anak (psikologi), dan peran pihak terkait sebagai pengambil & pelaksana kebijakan hukum.
(PAN,Yogyakarta, February 28th,2006)


Sumber:
1. Soerjono Soekanto, SH, MA, Prof. Dr., Remaja dan masalah-masalahnya, Penerbit PT BPK Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, Cetakan kelima, Jakarta, 1985
3. Errich Fromm, literary Works The Art of Loving, 1956
2. Errich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics, 1947
3. Errich Fromm, Escape from Freedom, 1941

Pada tanggal 28 Februari 2006 yang jatuh pada hari Selasa merupakan hari peringatan kematian Hari Gizi Nasional Indonesia. Mengapa? Dengan banyaknya kasus yang mengoyak raga manusia, kesehatan masyarakat tidak terjamin akibat wabah penyakit epidemi yang merajalela. Wabah flu burung misalnya, menjadi momok karena memakan banyak korban manusia; baik anak-anak, remaja, orang tua., bahkan hewan peliharaan-pun ikut menjadi korban. Hingga pemerintah mengambil keputusan untuk membakar habis unggas-unggas yang diduga terkena positif flu burung pada radius 1 kilometer. Sweeping-pun dilakukan diseluruh penjuru daerah. Dengan janji akan mengganti kerugian dengan Rp 10.000,- per unggas, pemerintah ingin membuktikan bahwa dalam masalah ini negara telah mengeluarkan anggaran khusus sebagai langkah strategis pelaksanaan program bidang kesehatan.

Post dana yang telah dikeluarkan digunakan untuk sedikit meringankan beban para peternak unggas, mungkin harga unggas biasa tidak menjadi persoalan tapi bagaimana dengan unggas-unggas langka yang bernilai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah maka nilai nominal ini tidak banyak membantu, namun karena alasan kesehatan dan hajat hidup orang banyak maka diantara para peternak, atau pecinta unggas rela untuk memusnahkan hewan mereka. Namun yang perlu dicermati apakah langkah ini yang harus dilakukan untuk mencegah flu burung? Haruskah para pecinta unggas merelakan ternaknya dimusnahkan? dan apakah pemerintah akan membiarkan para peternak kecil gulung tikar, pecinta unggas merana karena pelestarian yang mereka lakukan menjadi sia-sia.

Ancaman mencekam kiranya dialami semua orang. Kalau berandai-andai / kemungkinan yang terburuk misal; unggas yang ada di taman safari / kebun binatang positif terkena flu burung, apakah pemerintah akan membinasakan hewan-hewan tersebut. Bagaimana dengan pelestarian sumber daya hayati seperti pelestarian satwa / burung. Apakah tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain membinasakan unggas itu? Mengapa komunitas pecinta burung tidak menjerit, berontak, apakah mereka setuju dengan tindakan pemerintah ini? Apakah setuju dan mengamini tindakan ini, dan membenarkan bahwa solusi terakhir untuk mengatasi wabah flu burung adalah dengan metode ini. Kalau burung dan unggas dimusnahkan, maka anak cucu kita tidak akan mengenal apa yang dinamakan burung kuntul (asli Indonesia), burung bleok, dan macam unggas lainnya.

Belum habis wabah flu burung, virus polio, kasus busung lapar juga turut mengkhawatrkan bahkan berita penderita gizi buruk mewarnai seluruh tayangan layar kaca. Shanti misalnya penderita gizi buruk asal Sukabumi, Jawa Barat menderita gizi buruk. Anak usia 6 tahun ini memiliki bobot tubuh hanya 5 kilogram. Jumlah penderita gizi buruk nampaknya makin tajam saja diseluruh pelosok desa. Penderitanya tidak pandang bulu; bayi, anak-anak, remaja, terkena virus lumpuh layu ini. Penderita akibat gizi buruk ini tidak mampu melakukan aktivitas seperti biasanya , bahkan membuka mulut-pun namun minus suara. Bagaimana respon pemerintah untuk menangani permasalahan yang melanda negeri tercinta ini agaknya begitu lambat.

Kalau dicermati kasus ini sebetulnya bukan hal yang baru terjadi dalam dua tahun terakhir ini. Secara kasuistis, kasus seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Kasus gizi buruk ini, jumlah prosentase terbesar terjadi di daerah pelosok, desa-desa terpencil (desa IDT). Karena daerah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau dengan transportasi dan informasi, sehingga keberadaan para pengidap gizi buruk dan busung tidak seluruhnya dapat di deteksi dan di data. Dan seperti biasa, setelah media mem-blow up masalah ini besar-besaran dan menampilkan tayangan para penderita gizi buruk setiap harinya, pemerintah baru memberikan perhatian dan mengambil langkah.

Langkah tersebut salah satunya dengan menyelenggarakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) 27 Februari 2006 ini. Acara reguler ini, sekarang makin marak didengungkan, sebagai salah satu usaha preventif akan bahaya virus polio. Maka dihari itu POSYANDU ramai dipenuhi dengan balita & anak yang harus disuntik imunisasi. Sebagai usaha pencegahan virus polio, pemerintah sudah mengambil langkah ini, namun bagimana dengan langkah pemeliharaan (treatment) & pengobatan bagi para penderita polio , lumpuh layu dan berbagai penyakit lainnya. Semua harus menjadi prioritas utama kinerja pemerintah khususnya dari bidang kesehatan.

Kemudian bagaimana kelanjutan pencanangan 4 sehat 5 sempurna, kalau 2 bahan pokok saja tidak terpenuhi kandungan gizinya. Semua dikarenakan karena harga bahan dasar pokok melambung tinggi, antara lain; beras, minyak, gula pasir, dll. Bahkan sayuran-pun ikut naik hingga ibu –ibu (masyarakat miskin) mengeluh sayuran 1 unting-pun tidak mampu terbeli. Bagaimana nantinya asupan gizi dan nutrisi bagi bayi, anak-anak, remaja, ibu mengandung & menyusui, manula, dewasa? Bagaimana mencukupi kebutuhan gizi masyarakat kita kalau perekonomian enggan bergerak membaik. Himpitan hidup makin terasa. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita, generasi mendatang menjadi generasi yang busung lapar, polio, kerdil mental dan generasi yang sakit-sakitan (bahkan pesakitan). Ini semua akibat kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi.

Mengapa kebutuhan gizi sampai tidak terpenuhi? Secara garis besar ada tiga faktor yang menyebabkan kasus gizi buruk, busung lapar, polio terjadi di Indonesia diantaranya karena alasan perekonomian. Sebagian besar masyarakat ekonomi menengah kebawah dan rakyat miskin tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari , ini semua karena pemerintah belum mampu meningkatkan daya beli mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari akan makanan bergizi saja adalah hal yang mustahil.

Faktor Kedua adalah pengetahuan yang terbatas. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa beras (nasi) adalah makanan pokok Indonesia, sehingga ada anggapan kalau belum makan nasi berarti belum makan. Artinya adalah beras merupakan satu-satunya bahan pokok yang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi. Padahal kalau ditilik banyak sekali makanan non-beras yang memiliki kandungan gizi yang sama, tapi karena ketidaktahuan terkadang orang enggan untuk mencari bahan pokok makanan sebagai subtitusi / pengganti. Akibatnya, begitu tidak ada beras, masyarakat seolah-olah hidup dalam penderitaan atau kelaparan. Padahal, masih banyak bahan makanan lainnya non-beras yang mempunyai kandungan gizi jauh lebih tinggi. Misal gandum, sagu, jagung, dsb-nya.

Ketiga, kurangnya kesadaran orangtua terhadap asupan gizi buah hati. Hal ini dikarenakan orang tua sibuk bekerja di area public sehingga menelantarkan kondisi fisik buah hatinya, orang tua yang bekerja menyerahkan sepenuhnya pemeliharaan buah hati mereka pada pengasuh/ pembantu. Alhasil makanan yang dikonsumsi buah hati tidak memenuhi gizi nutrisi bagi perkembangan fisik, cognitif dan psikologi anak. Ini berarti gizi buruk tidak hanya dialami oleh golongan masyarakat menengah kebawah tapi seluruh lapisan masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa kasus busung lapar dan gizi buruk kembali terjadi di Indonesia? Apakah terjadi penyimpangan ataupun pelaksanaan program perbaikan gizi masyarakat di bidang kesehatan yang tidak terwujud ataupun pemerintah luput dengan anggaran dana yang dikeluarkan sehingga mengalir di tempat yang tidak semestinya. Agaknya bukan hanya tuding menuding aja yang dibutuhkan tapi kemauan untuk bertanggung jawab dan memberikan solusi terbaik bagi perbaikan gizi masyarakat Indonesia, khususnya gizi generasi penerus bangsa, melalui Langkah Strategis Perbaikan Gizi Nasional Indonesia Cepat & Sistematis.(PAN,Yogyakarta, February 26th, 2006)