MENGEMBANGKAN EFEKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA OBYEK STUDI BANK PAHLM


A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Saat kita membaca surat kabar, internet, televisi ngiris memang banyak terjadi kasus PHK khusus-nya pada perusahaan –perusahaan berorientasi pada ekspor, perusahaan perbankan, semua diakibatkan dampak dari krisis perekonomian global. Begitu besarnya-kah dampak dari krisis perekonomian ini yang membuat perusahaan merumahkan karyawannya yang notabene bukan hanya berjumlah ratusan bahkan ribuan tenaga kerja. Bagaimana nasib keluarga yang mereka tanggung dibelakangnya? Apakah langkah PHK ini sudah benar dipilih perusahaan atau ada alternative lain selain pemutusan hubungan kerja, semisal merumahkan sementara sampai perusahaan mampu mencari solusi terbaik untuk menghadapi krisis ini yang membuat perusahaan tidak mampu beroperasi atau lumpuh (merugi). Bagaimana peran pemerintah. Kalau beberapa waktu lalu langkah strategis yang diambil pemerintah dengan menelurkan SKB (Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dikeluarkan per 22 Oktober 2008 lalu, akan tetapi mendapatkan penolakan keras dari para buruh.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas melakukan konsolidasi, mendorong komunikasi dan meningkatkan efektivitas mediasi unsur pekerja atau buruh dan pengusaha melalui forum dewan tripartit dan dewan pengupahan nasional untuk merumuskan rekomendasi penetapan upah minimum yang mendukung kelangsungan berusaha dan ketenangan bekerja senantiasa memperhatikan kemampuan dunia usaha. Menteri Dalam negeri terkait dengan penetapan kebijakan ketenagakerjaan menetapkan upah minimum. Sedangkan Menteri perindustrian memiliki tugas untuk untuk mendorong efisiensi proses produksi, optimalisasi kapasitas produksi, dan daya saing produk industri, kebijakan produksi dalam negeri dan monitoring. Menteri perdaganagan mencegah penyelundupan barang-barang dari luar negeri. Memperkuat pasar dalam negeri, promosi penggunaan produk dalam negeri, dan mendorong ekspor hasil padat karya.

Selanjutnya SKB ini mengalami peninjauan kembali sehingga pemerintah tidak hanya pro terhadap pengusaha tapi harus mengembangkan dan membangun sikap bahwa bahwa pengusaha dan buruh merupakan teman seperjuangan dalam produksi, keuntungan dan pertanggungjawaban (Supardi, Kedaulatan Rakyat).Disinilah perlunya komitmen besar antara pengusaha dan pekerja saling menjaga ketenangan, ketentraman berusaha dan mempertahankan perusahaan agar tidak mengalami beban yang berat yang akhirnya harus mengambil tindakan PHK.

Oleh karena itu, Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Efektivitas dapat dipahami sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi (perusahaan) dalam usahanya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan organisasi (perusahaan) tersebut (Johny Setiawan, 1998). Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat akan menunjukkan bagaimana perusahaan bisa mendapatkan, mengembangkan dan mengevaluasi karyawan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan guna mencapai tujuan perusahaan.

Apabila perusahaan tetap unggul dalam persaingan maka perusahaan harus melakukan perbaikan secara rutin. Suatu audit atas sumber daya perusahaan dapat membantu manajer mengidentifikasikasikan penyimpangan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Audit tidak hanya dapat memeprlancar perubahan tetapi juga dapat digunakan sebagai suatu alat atau instrumentasi untuk perbaikan. Melalui audit manajemen sumber daya manusia, kebijakan serta sistem kerja fungsi SDM dapat dinilai.


B. KAJIAN TEORI

Untuk itu diperlukan pentingnya Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) atau Human Resources Management (HRM).

MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur tentang hubungan dan peran tenaga kerja secara efesien dan efektif agar tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Fungsi operasional MSDM antara lain:
- Pengadaan; proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, induksi untuk mendapatkan karyawan in the right man in the right place.
- Pengembangan; proses peningkatan ketrampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan .
- Kompensasi; pemberian jasa langsung atau tidak langsung berbentuk uang atau barang kepada karyawan sebagai balas jasa (output) yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil layak sesuai prestasi dan tanggung jawab karyawan.
- Pengintegrasian; mempersatukan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan terjalin kerjasama serasi dan saling menguntungkan. Metode yang digunakan Hubungan antar manusia (Human Relations), Motivasi (Motivation), Kepemimpinan (Leadership), Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), Collective Bargaining (antara pimpinan perusahaan dan pimpinan buruh dalam membuat keputusan untuk kepentingan perusahaan dan kebutuhan buruh).
- Pemeliharaan; kegiatan untuk memelihara, meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, keselamatan kesehatan kerja (K3).

Peran Strategik MSDM
1) memahami perubahan semakin komplek
2) antisipasi perubahan teknologi
3) memahami dimensi internasional

Tingkat integrasi antara perencanaan stratgeis dengan fungsi-fungsi SDM terwujud empat hubungan:
- Hubungan administratif ; manusia bukan aset perusahaan
- Hubungan satu arah; SDM dengan inisiatif strategis belum dianggap sebagai mitra bisnis yang strategis.
- Hubungan dua arah; saling ketergantungan antara perencanaan dan SDM, dijadikan mitra strategis.
- Hubungan SDM dilibatkan dalam keputusan strategis, didukung faktor pendorong antara lain lingkungan, sejarah struktur organisasi, strategis, struktur, ketrampilan dan nilai (baik eksekutif maupun karyawan), sistem manajemen dan komunikasi.

C. OBYEK STUDI BANK PAHLM

Penilaian ini untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia di PT. Bank PAHLM. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan sumber daya manusia dan menemukan kendala masalah yang menghambat fungsi sumber daya manusia kemudian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Fungsi sumber daya manusia difokuskan antara lain pada fungsi pengadaan tenaga kerja (perencanaan, penarikan , seleksi, penempatan dan orientasi), pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, perencanaan dan pengembangan karir, kesehatan dan keselamatan kerja, pemeliharaan hubungan dengan karyawana, serta pemutusan hubungan kerja dan pemensiunan.

D. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana kinerja yang dilakukan fungsi SDM PT. Bank PAHLM? Apakah kegiatan yang dilakukan fungsi SDM telah efektif/
2. Saran dan Rekomendasi atas berbagai kelemahan yang ditemukan?

E. BATASAN MASALAH
Audit fungsi sumber daya manusia meliputi
fungsi pengadaan; perencanaan tenaga kerja, penarikan recruiting, seleksi, penempatan dan orientasi
fungsi pengembangan; pengembangan dan pelatihan, penilaian prestasi, perencanaan dan pengembangan karir
fungsi kompensasi
fungsi pengintegrasian; hubungan dengan tenaga kerja
fungsi pemeliharaan; perlindungan tenaga kerja
Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemensiunan.

F. TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui sejauhmana tingkat efektivitas pengelolaan sumber daya manusia melalui penilaian fungsi SDM di PT. Bank PAHLM.
Menemukan kendala dan masalah yang dapat memberikan pelaksanaan fungsi-fungsi sumber daya manusia, kemudian memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas.

G. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMBANGUN EFEKTIVITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

Identifikasi ciri khas pekerja Indonesia
Sifat mendua (ambiguity) sebagai cirri khas orang Indonesia terekam pada survey Watson Wyatt (konsultan sumber daya manusia) dengan tema Work Indonesia 2004/2005. Untuk mengukur komitmen (commitment), keselarasan kerja (alighnment), dan pemberdayaan karyawan (enablement) yang berdampak besar bagi fondasi perusahaan. Sifat mendua terlihat pada aspek komitmen. Sebanyak 85% karyawan merasa bangga dengan bekerja pada perusahaan mereka dan yakin keberhasilan jangka panjang perusahaan tetapi yang ingin bertahan diperusahaan tersebut hanya 35% kendati pekerjaan pada perusahaan lain hampir sam asaja dalam hal gaji, jabatan, dan skop pekerjaan. Alasan karyawan pindah kerja? Survey menemukan factor peluang karir (44%), paket kompensasi (40%), prospek perusahaan sukses (25%), menyediakan peluang training dan pengembangan diri (23%), peluang untuk mendayagunakan keahlian (23%).

Faktor penyebab kepindahan harus dibedakan antar posisi atau level karyawan dalam perusahaan. Untuk kategori entry level dan junior manager, dorongan pindah lebih banyak karena factor jenjang karir, kompensasi dan upaya mencari pengalaman di industri berbeda. Pada level manajemen senior kepindahan terkait dengan kenyamanan kerja dan aktualisasi diri.

Tingkat loyalitas karyawan Indonesia termasuk rendah. Agaknya terkait dengan loyalitas ini terjadi pergeseran. Sekarang era loyalitas tinggi (lifetime employment sudah tidak mendapatkan tempat lagi. Profesionalisme membuat definesi loyalitas bergeser dan bahkan berubah. Loyalitas tidak dimaksudkan loyal terhadap perusahaan melainkan loyal terhadap profesi (menurut GM HR Permata Bank, N.Krisbiyanto). Mobilisasi atau perpindahan karyawan begitu cepat, disinilah tugas manajemen dan HR untuk memberikan tantangan dan variasi pekerjaan kepada karyawan tersebut (kutu loncat, potensial).

- Kepuasan bekerja bisa disebabkan tersedianya program training dan pengembangan serta peluang inovasi yang lebih baik di perusahaan. Training dan pengembnagan kaitannya dengan pemberdayaan .
- Kesadaran karyawan Indonesia bahwa pekrejaan merek aberdmpak kepada pelanggan perusahaan. Apapun pekerjaan karyawan tersebut tidak langsung berhubungan dengan layanan pelanggan. Kepuasan pelanggan sejatinya bukanlah semata-mata tanggung jawab bagian layanan pelanggan atau bagian pemasaran, tetapi resultante kinerja dari setiap individu dalam perusahaan.
- Kesadaran karyawan Indonesia terhadap manajemen kinerja, paham visi misi , strategi, situasi persaingan dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan.
- Membuka akses training seluas-luasnya sesuai dengan bidangnya. (www.portalhr.com No 10 tahun 2005).

(this submitted for subject Human Resource Management Mr. Zaenal Mustafa, PAN, Desember 6th, 2008)

Ketika RUU Pornografi dan Pornoaksi digulirkan banyak sekali pro dan kontra mengiringi, sebagai bentuk demokrasi Indonesia, bahwa perbedaan pendapat hendaknya dihargai dan dijadikan motivasi untuk mencari solusi terbaik, terpenting semua ditujukan untuk kemaslahatan umat atau kepentingan umum. Sudah menjadi kebiasaan, semua pihak memberikan statement sesuai dengan latar belakang, visi dan misi mereka. Dari para legislatif yang duduk dalam Dewan (DPR) hingga para pesohor, aktivis perempuan, tokoh ulama, para pekerja seni atau seniman yang notabene sebagai subyek pencetus embrio RUU tersebut juga tidak mau ketinggalan. Semua memiliki pendapat sendiri –sendiri, bagi yang pro atau setuju dengan RUU ini mengharapkan RUU ini segera disyahkan, tentu dengan landasan menjaga moral dan mental generasi penerus bangsa.

Ketakutan dengan adanya bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi agaknya tidak terlalu berlebihan, apalagi jika dibiarkan & ditumbuhsuburkan bisa merusak perkembangan jiwa generasi muda. Jika kita lihat banyaknya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, kejahatan, dan bentuk tindakan kriminal lainnya juga disebabkan karena efek negatif tayangan televisi, tampilan majalah, tabloid, surat kabar, karya fotografi, karya seni, novel erotis dsb-nya yang bersifat tidak mendidik (uneducated). Disamping itu ketakutan pula para orang tua akan perkembangan generasi muda, bukannya generasi beriman dan bertakwa yang ada tapi generasi penuh dengan kebejatan.

Di lain pihak, kubu yang berbeda dan berseberangan mengaku, bahwa RUU ini akan membikin para pekerja seni (seniman) berada dalam keresahan karena aktivitasnya mencari sesuap nasi menjadi pekerjaan yang begitu membahayakan / sumber malapetaka, dengan cap pornografi dan pornoaksi melekat pada diri mereka. Penyanyi jadi takut dengan suaranya, penari takut dengan goyangannya, fotografer takut dengan bidikan kameranya, kurator ragu-ragu dengan hasil ciptaannya, peragawati takut menampilkan rancangan busananya. Keraguan (doubtfulness), ketakutan (afraidness) membuat para creator (baca; pelaku) menjadi mandeg dan tidak optimal dalam menggarap pekerjaannya.

Sebenarnya kalau ditilik kembali RUU Pornografi dan Pornoaksi adalah bagus, memberikan satu wacana baru seiring dengan perkembangan zaman sehingga muncul fenomena-fenomena baru. Pada hakikatnya pembuatan UU bertujuan agar supaya perilaku manusia dalam bermasyarakat tidak keblabasan atau keluar dari rel agama, rel norma susila, norma kesopanan, dan tidak melanggar kepentingan umum. Ini sebagai bentuk sifat fleksibilitas dan inovatif dalam menjawab permasalahan yang ada. Pada intinya Rancangan Undang Undang ini memang diterima dengan baik namun kembali lagi dengan makna implikasinya serta visi dan misinya apakah sudah sesuai dan target audience-nya. Dan yang membuat ‘resah’ sebenarnya adalah akibat ketidakabsahan, terombang-ambing, tidak menentunya sistem. Lemahnya sistem (law enforcement) membuat pengadilan gampang menjatuhkan status seseorang menjadi tersangka . Selain itu lemahnya sistem juga membuat banyak kasus tidak terbuka bahkan teselesaikan secara hukum, semua mandeg di meja pengadilan apalagi diramaikan dengan para mafia pengadilan. Kalau RUU ini DPR ingin mendapatkan sorotan tajam, publikasi serba gratis dan laris manis dari media massa, menunjukkan bahwa mereka (baca: DPR) “sedang ingin bekerja” dan “sedang tidak tidur” karena dengan digulirkannya wacana ini DPR kini terlihat sibuk.

DPR sebagai lembaga tinggi negara bertugas membuat Undang-Undang sebagai wujud prestasi dari kinerja yang bagus. Menelorkan berbagai UU dan efektif mampu berimplikasi dalam kebijakan public, meski pada tahap uji coba amandemen dan ratifikasi obral dilakukan. Menyadari bahwa DPR sebuah lembaga yang sejatinya digawangi oleh anggota yang independen, transparan dan memegang teguh kejujuran, bijaksana, pengayom dan pekerja keras, maka bukan hal yang sulit memilah sebuah RUU memang perlu atau tidak dibuat / diluncurkan, ditinjau dari fungsinya. Disamping itu, kejelasan (clearness) apa, bagaimana dan siapa yang dituju untuk UU tersebut sehingga pokok-pokok dasar sudah terjawab.

Meski RUU Pornografi dan Pornoaksi sedang digodog dengan melibatkan para pihak yang terkait, diharapkan DPR berhasil menerjemahkan case ini dalam pasal-pasal dan butir-butir ayat sebagai penjelasannya, sehingga akan didapat definisi, batas-batas obyek pengkajian (baca: Pornografi dan Pornoaksi) terumuskan dalam Kitab Undang Hukum (KUH) sistematis dan efektif. Dan sesudahnya tinggal melalui proses apa yang dinamakan percobaan (trial). Apabila sukses dalam proper test (uji coba pelaksanaanya) , maka UU ini akan ditetapkan. Berkaitan dengan batas uji coba sepertinya masih terlalu dini dibicarakan, tapi “tanpa batas uji, berarti UU selalu mengalami perubahan ratifikasi, amandemen bersifat irresistable atau amoeba.

RUU Pornografi dan Pornoaksi saat ini memang menyedot perhatian public dan menjadi buah bibir bagi semua kalangan, adabaiknya dihargai sebagai bentuk aplikasi mikro dari negara demokrasi. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa jangan sampai produk UU yang dibuat DPR bersifat minim aplikasi saja. Jangan sampai UU baru hanya menambah list jajaran UU yang sudah ada. Diharapkan dengan perkembangan cognitive, psikomotor, rasa (sense of human) yang tinggi dari para legislatif, dan kesadaran semua pihak, UU yang ditetapkan benar-benar bersifat menyeluruh tanpa pandang bulu, dilaksanakan sebenar-benarnya.Yang perlu ditambahkan adalah UU yang ada, hendaknya mengikat semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sanksi yang tegas, sistematis, efektif, transparan, tanpa pandang bulu akan menghindari terjadinya tebang pilih dalam pemberantasan pelanggaran hukum. Bagi masyarakat kesadaran tidak main hakim sendiri, bersikap spontanitas mematok palu benar / salah akan membuat kondisi negara lebih kondusif dalam payung hukum.

Pro dan kontra seputar RUU ini tidak akan menutup / blur permasalahan “nyata lainnya” yang saat ini dihadapi masyarakat kita yang tidak henti-hentinya didera dengan wabah penyakit menular / flu burung, gizi buruk, busung lapar, polio, demam berdarah, bencana alam, sutet dan sebagainya. Karena lagi-lagi yang dikorbankan adalah generasi mendatang, mencakup anak-anak, remaja- generasi penerus bangsa. Sebagai salah satu cara mengatasi segala permasalahan yang bermutasi setiap hari, hanyalah bekal pendidikan sejak dini akan rasa, moral/ agama, pengetahuan alam, dan teknologi. Disini peran serta orang tua sebagai pemberi tauladan bagi putra-putrinya.

Sehingga secara psikologi generasi mudalah yang terus dilindungi, diarahkan dan dikhawatirkan agar tidak terjerumus dalam narkoba (drugs), sex bebas, dsb. Salah satu faktor pencetus RUU Pornogarfi dan Pornoaksi didasarkan pada pemikiran ini. Oleh karena itu perlu ditinjau kembali sebenarnya apakah kaitan RUU Pornografi dan Pornoaksi dengan Remaja ditinjau dari sisi Psikologi.

Remaja merupakan masa peralihan (usia berkisar 13 –18 tahun), dimana disebut sebagai anak-anak sudah tidak mungkin, disebut dewasa masih belum bisa. Masa Remaja adalah masa bagi seorang anak mencoba mengidentifikasikan dirinya dengan cara; melakukan yang dilakukan orang, meniru apa yang dilakukan pujaannya. Terkadang ingin pamer, menarik perhatian dari orang sekitar juga ditempuh, dan ini menjadi stigma dari seorang remaja. Boleh dikatakan, masa remaja bahkan masa kanak-kanak menentukan perkembangan psikologi serta daya fikir seseorang yang nantinya berdampak pada kehidupan di masa mendatang. Sehingga orang tualah actor penting dari pembentukan jiwa anak.

Memberikan kesempatan kepada remaja untuk berkreasi, memberikan kepercayaan dan kebebasan yang bertanggung jawab serta memberikan wadah penyaluran bakat mereka adalah berbagai contoh tindakan orangtua sebagai motivator & supporter sejati bagi buah hatinya. Tidak ada standar mutlak perilaku bagaimana yang harus diambil orang tua untuk menghadapi anak-anak di masa peralihan ini. Namun pendidikan informal / formal, kasih sayang, memberikan teladan, sportivitas adalah hal kecil (minute) namun berimplikasi luas. Pendidikan dari rumah (baca: sejak dini) adalah modal utama cerminan perilaku nilai moral (moral value) para remaja. Jika orangtua sejak dini telah menanamkan pemahaman tentang agama (tidak dogmatis), maka anak tidak perlu diperingatkan terus - menerus tentang hal yang baik atau buruk. Pendidikan sejak dini sudah mendarah daging & tidak hanya bersifat hafalan saja. Sensitivitas, selektifitas sudah ada dalam urat syaraf, sehingga penentuan opsi terbaik begitu mudah diambil. Karena pemahaman baik / buruk, benar / salah; lebih utama karena dimaknai secara mendalam (bukan secara harfiah saja), dibanding pembelajaran dogmatis bahwa tindakan ini kategori baik/ benar - tindakan itu kategori salah/ buruk.

Selain peran orangtua, perkembangan psikologi anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya (cara pergaulannya) sehingga dengan siapa, bagaimana, dimana, sangat menentukan perilaku anak. Adalah hal utama membuatkan frame apa yang baik untuk pergaulan anak. Anak yang bergaul ditempat yang baik maka perilakunya baik. Sebaliknya anak bergaul dengan teman yang kurang baik, seperti merokok, tawuran, akan mudah terpengaruh melakukan tindakan kejahatan / kriminal. Memberikan pengertian dan teladan akan hak dan kewajiban, melatih anak bersikap mandiri.

Jika flashback peristiwa lalu, sebenarnya masalah kenakalan remaja mulai menjadi sorotan sejak dibentuknya suatu pengadilan untuk anak-anak nakal-juvenille court di tahun 1899 di Cook Country, Illinious, Amerika Serika. Pada waktu itu peradilan ini berfungsi sebagai parentis yang memberikan keputusan terkait keputusan permasalahan kepentingan anak dan masyarakat. Maka kenakalan anak dibawah umur 13 tahun adalah hal yang wajar dalam pandangan umum, sedangkan kenakalan anak diatas 18 tahun sudah dianggap sebagai bentuk kejahatan. Bahkan kejahatan kini dilakukan seorang anak, remaja terhadap orang sekitarnya. Ini semua karena anak –anak rutin dicekoki dengan tayangan-tayangan tidak mendidik. Waktu luang-pun dimanfatkan untuk melakukan hobi tidak berguna ini, seperti kebebasan bergaul, tertarik ajang coba-coba seperti merokok, minuman keras, menghisap opium/ shabu-shabu hingga mengarah pada sex bebas.

Banyak kasus yang terjadi sekarang, anak umur 6 tahun melakukan kejahatan pidana/ perdata. Pertanyaannya bagaimana peran pendidikan, peran orang tua, peran pemerintah, peran hukum dalam menjawab problem ini? Untuk permasalahan ini satu kuncinya adalah cinta dan kasih seperti yang dikatakan Errich Fromm “Love is the answer of human problem / human existence. Dimana cinta sebagai jawaban dari semua persoalan hidup, cinta bersifat universal / menyeluruh.

Namun, soal cinta terkadang salah diartikan bahwa cinta selalu dimaknai sebagai perilaku seksual; salah satunya dengan pendekatan pacaran. Sungguh mencengangkan gaya pacaran anak sekarang. Penyaluran kebutuhan biologis tidak terbendung lagi, akibatnya kasus MBA, kasus abosi semakin merebak. Bergesernya definisi taboo menjadi hal biasa atau trend mulai menggema di seluruh penjuru daerah. Juga mind sight bergesar penting tidaknya arti virginitas mulai menjadi trend (“virgin gak gaul” ). Ditambah lagi dengan kencangnya media menawarkan tontonan / bacaan bersifat vulgar, erotis/ porno. Adopsi budaya kebebasan mengikis budaya timur yang penuh tata krama/ aturan.

Fenomena yang ada disadari atau tidak mengahantarkan apa yang dinamakan era yang meng-global. Protective apa yang seharusnya dilakukan lembaga executif, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, orang tua, tokoh agama, masyarakat, generasi muda adalah membangun dan mempertahankan benteng keimanan dan ketakwaan. Kesabaran, istiqomah memberikan pemahaman, pengertian kepada remaja serta memberikan sanksi positif yang tegas atas segala bentuk pelanggaran yang dilakukan anak sebagai alat evaluasi/ intropeksi diri (baca; anak dan orangtua). Sanksi tersebut bisa berupa teguran, peringatan agar anak jera mengulang perbuatan itu, dan tidak bermaksud menakut-nakuti tapi memberikan tauladan (hikmah).

Pola asuh anak sejak kecil memang berpengaruh pada perkembangan jiwa & cara berfikir anak. Pada proses peralihan / pencarian jati diri dalam interaksi sosial (bergaul antar teman sebaya) menjadikan remaja sebagai bagian dari manusia. Komunikasi efektif menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam keberlangsungan proses ini. Komunikasi bisa dipelajari melalui inti pendidikan yaitu pengenalan santun, dalam package moral and norma. Sehingga media pendidikan efektif adalah komunikasi dalam rasa, fikir, moral & agama. Jikalau cara yang dipih adalah menetapkan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, hendaknya kita review terlebih dahulu semua aspek yang ada, pendidikan, pola asuh anak (psikologi), dan peran pihak terkait sebagai pengambil & pelaksana kebijakan hukum.
(PAN,Yogyakarta, February 28th,2006)


Sumber:
1. Soerjono Soekanto, SH, MA, Prof. Dr., Remaja dan masalah-masalahnya, Penerbit PT BPK Gunung Mulia dan Yayasan Kanisius, Cetakan kelima, Jakarta, 1985
3. Errich Fromm, literary Works The Art of Loving, 1956
2. Errich Fromm, Man for Himself: An Inquiry into the Psychology of Ethics, 1947
3. Errich Fromm, Escape from Freedom, 1941